MUSI RAWAS, BS.id
Aksi damai yang digelar *Solidaritas Mahasiswa Sumatera Selatan (SMSS)* di depan Kantor Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas, *Senin 03 November 2026 pukul 10.00 WIB*, sempat memanas.
Pantauan awak media di lokasi, massa menilai aksi mereka tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak dinas. Karena merasa diabaikan, peserta aksi sempat berusaha masuk ke dalam ruangan untuk menemui langsung Kepala Dinas PU Cipta Karya Musi Rawas.
Koordinator aksi, *Irlan Saputra*, menyayangkan sikap tersebut.
“Anda itu pelayan masyarakat dan sudah memiliki jabatan dan sekolah tinggi, kenapa kalian tidak ada etika. Kami yang panas-panasan di sini, kalian enak-enak saja ngobrol di dalam di ruangan ber-AC sambil minum. Kalian tahu yang kalian gunakan dan makan itu adalah uang rakyat,” tegas Irlan di hadapan massa.
“Kami butuh pemimpin yang berhati nurani bukan hanya bergelar tinggi, yang kami mau pemimpin yang punya hati nurani dan jujur,” tambahnya.
Sebelumnya, SMSS telah mengumumkan rencana aksi ini sejak 28 Oktober 2026. Aksi didasari kajian data pengadaan Tahun Anggaran 2025 dari LKPP. Berdasarkan kajian tersebut, total paket Dinas PU Cipta Karya mencapai *750 paket dengan total pagu Rp 252,4 Miliar*, terdiri dari 444 paket penyedia Rp 241,8 Miliar dan 306 paket swakelola Rp 10,6 Miliar. Dari total tersebut, 165 paket penyedia bersumber APBD Murni dengan pagu Rp 93,6 Miliar.
Dari kajian tersebut, SMSS menyoroti metode pengadaan di mana 34 paket melalui tender senilai Rp 51,7 Miliar dan 129 paket pengadaan langsung senilai Rp 41,1 Miliar yang menurut mereka perlu penelaahan kesesuaian metode dengan karakteristik pekerjaan.
Selain itu SMSS menyoroti 5 paket proyek strategis dengan total pagu sekitar *Rp 33 Miliar* yang perlu verifikasi volume dan spesifikasi:
1. Lanjutan Pembangunan Kompleks Rumah Dinas Bupati di Muara Beliti Rp 9,9 M
2. Rekonstruksi Perkuatan Tebing Sungai Sukamerindu Rp 7,7 M
3. Lanjutan Rehabilitasi Masjid Agung Darussalam Tahap II Rp 7 M
4. Pembangunan Masjid Desa Muara Kati Baru I Rp 2,8 M
5. Rekonstruksi Tebing Sungai Kebu Rp 5,4 M
SMSS menegaskan pagu dalam RUP adalah data perencanaan, bukan bukti pembayaran atau kerugian negara, sehingga perlu pencocokan dengan kontrak, HPS, pembayaran dan kondisi fisik lapangan.
*8 TUNTUTAN SMSS:*
1. Desak Kapolres Mura via Tipidkor periksa dugaan penyimpangan secara profesional.
2. Desak tim penyidik periksa pihak terkait proyek yang diduga bermasalah.
3. Desak Kejari Mura, Inspektorat, BPK dan ahli konstruksi audit kesesuaian anggaran, fisik dan realisasi.
4. Desak evaluasi terhadap Kepala Dinas PU Cipta Karya.
5. Desak KPK RI turun tangan mengusut dugaan penyimpangan.
6. Desak BPK/BPKP melakukan pemeriksaan transparan sesuai kewenangan.
7. Desak Pemda membuka dokumen kontrak dan pencairan ke publik.
8. Desak APH proses hukum kontraktor dan konsultan pengawas jika terbukti di bawah spesifikasi.
Aksi mengacu pada hak menyampaikan pendapat di muka umum sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.
Beruntung massa dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi bentrok antara aparat kepolisian dan para pendemo karena pihak kepolisian segera melakukan musyawarah dengan perwakilan Dinas PU untuk meminta menemui para pendemo. Akhirnya Kepala Dinas PU Cipta Karya yang diwakili oleh Kabid Bidang Pembangunan meluangkan waktu menemui para pendemo dan mengatakan akan menjadwalkan audiensi karena saat ini Kepala Dinas sedang dinas luar.
Usai audiensi singkat tersebut, Koordinator aksi *Irlan Saputra menyampaikan akan melakukan aksi damai Jilid 2 di Kejaksaan Negeri Musi Rawas dan di KPK RI dalam waktu dekat, dengan massa yang lebih banyak.*
“Kami dari SMSS akan melayangkan laporan terkait masalah ini ke KEJAGUNG RI DAN KPK RI. Aksi Jilid 2 akan mengerahkan massa yang lebih banyak,” tutup Irlan.(Tim).
