Musi Rawas– BS.id
Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 di dinas DLH Musi Rawas diduga adanya penyimpangan, mart up, manipulasi dan SPJ fiktip, di lihat dari belanja kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Rawas di antara nya sebagai berikut :
- Pada tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup, menganggarkan DPA rincian belanja SKPD dengan Kode Rekening : 1.02.01.01.0013 belanja Suku cadang barang angkutan Rp. 227.384.000,-
- Kemudian belanja Suku cadang alat besar / Excacator dengan nominal Rp. 628.016.000,-
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.297.940.000,- diduga pada pelaksanaan nya mark-up harga satuan yang terlalu besar dan terindikasi memanipulasi nota dan SPJ serta dugaan adanya belanja fiktif.
- Belanja perlengkapan sefty persampahan 50 set Rp. 75.000.000,-
- Belanja kendaraan mobil sampah jenis dump Truk Jenis HINO Dutro 136 HD Rp. 600.000.000,- diduga melebihi harga OTR.
Di lakukan penelusuran anggaran kegiatan tersebut kuat dugaan di salah gunakan karena di anggap tidak sejalan dengan apa yang sudah menjadi perintah, yang berupa himbauan dan penegasan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, untuk melakukan penghematan uang negara dengan melakukan efesiensi, atau pengurangan belanja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik itu belanja barang dan jasa maupun melakukan kegiatan kunjungan keluar kota oleh pimpinan kabupaten/kota agar dapat melakukan penghematan pada keuangan daerah itu sendiri, karena bapak presiden lebih memfokuskan pemerintahan pusat maupun daerah dapat membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan dan menjadi perhatian khusus untuk pemerintahan indonesia.
Lebih lanjut di lakukan penelusuran anggaran kegiatan perjalan dinas biasa saja sudah hampir mencapai ratusan juta, padahal di tahun 2024 pemerintah sudah melakukan penerapan efesiensi anggaran ini menjadi pertanyaan publik !!!
Untuk mengetahui dugaan ini awak media melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Musi Rawas Tedi melalui pesan whatsapp terlihat tidak aktif,di konfirmasi ke kantor DLH mendapatkan keterangan beliau lagi keluar tidak di kantor.(Rm)
